SHARE :
Reorientasi Kebijakan Industri Hulu Migas

Retno Wulandari

21 February 2017


REORIENTASI KEBIJAKAN INDUSTRI HULU MIGAS


Oleh : Indra Jaya

Pusat Studi Mineral dan Energi (PSME) UPN “Veteran” Yogyakarta menyelenggarakan lokakarya dengan topik REORIENTASI INDUSTRI HULU MIGAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN  IKLIM INVESTASI dengan pembicara tunggal, yaitu Johanes Widjonarko (Mantan : Wakil Kepala BPMIGAS/SKK Migas 2012-2015 dan Plt. Kepala SKK Migas Agt.2013- Nop.2014). Lokakarya berlangsung tanggal 21 Januari 2016 di Ruang Seminar FTM, lantai 3, kampus UPN “Veteran” Yogyakarta.

Ketua PSME, Dr. Ir. Joko Susilo M.T menyampaikan bahwa lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah dalam kebijakan hulu migas khususnya terkait dengan kebijakan bentuk Kontrak Kerja Sama gross split. Kata sambutan disampaikan oleh Wakil Rektor 1, bapak Dr. M. Irhas Effendi yang sekaligus membuka lokakarya dimaksud.

J Widjonarko yang juga alumni Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta memulai pembicaraan dengan mengemukakan fakta-fakta situasi industri hulu migas yang berada pada kondisi kritis sehingga perlu dilakukan upaya pembenahan yang cukup radikal. Kemudian beliau menguraikan sekilas sejarah perkembangan Kontrak Kerja Sama hulu migas di Indonesia dan implementasi Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract).

Dari data yang dipublikasikan, biaya produksi migas (cost/bbl) di Indonesia relatif rendah, yaitu rata-rata 20% rasionya terhadap gross revenue di banding rata-rata biaya produksi di dunia. Demikian juga biaya penemuan migas (finding cost). Sementara itu, rasio harga minyak dan biaya operasi berkisar antara 8 hingga 40 dengan nilai rata-rata adalah 16.9% dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Laporan tahun 2007 menunjukkan bahwa porsi penerimaan pemerintah Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

Dilain pihak, dalam paparan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Arcandra Tahar di Kantor Pusat Pertamina tanggal 19 Januari 2017, menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk produksi sejak minyak ditemukan (time between discovery and first oil) suatu lapangan migas di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah panjangnya proses birokrasi pengadaan dan oleh karena itu diperlukan reformasi Kontrak Bagi Hasil yang berlaku saat ini dengan menerapkan penggantian biaya operasi (cost recovery) dengan bentuk Kontrak Kerja sama gross split (tanpa pengembalian biaya operasi/cost recovery) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017.

Total biaya operasi migas tahun 2016 yang harus dikembalikan Negara (cost recovery) dikurangi penerimaan Negara dari produksi migas di tahun yang sama adalah 2,11 miliar dollar AS. Sementara total penerimaan kontraktor migas sebesar 3,175 miliar dolar AS. Dengan konsep gross split yang diusulkan pemerintah, Negara tidak lagi mengganti biaya operasi hulu migas dan akan tercipta efisiensi atas biaya operasi sehingga penerimaan Negara akan lebih besar.

Sebaliknya, sebagian kalangan menghawatirkan penerapan gross split berpotensi akan memunculkan ketimpangan penggunaan kandungan lokal baik material, teknologi maupun sumber daya manusia. Selain itu, berkurangnya kontrol Negara atas produksi migas nasional memungkinkan terjadinya keberpihakan kontraktor hulu migas untuk mengelola reservoir dan produksi lebih pada pendekatan keuntungan dari pada praktek-praktek enjinering (good engeenering practices) yang baik, serta praktek-praktek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

Beberapa catatan dari lokakarya ini adalah:

  1. Pasal 7, Permen 08/2017 dan Lampiran Komponen Variabel dan Komponen Progresif yang menyertainya, tidak diberikan definisi yang pasti, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Kata “keekonomian tertentu” tidak memiliki acuan yang jelas sehingga dapat menimbulkan dispute antara Kontraktor dan SKKMigas. Beberapa karakteristik dan parameter berpotensi menimbulkan konflik.
  1. Pasal 14, Permen 08/2017 menyebutkan “biaya operasi…….dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan Kontraktor” berpotensi menimbulkan konflik karena ketidakjelasan apa saja biaya operasi dimaksud dan sejauh mana Kantor Pajak sepakat untuk mengurangi pajak penghasilan Kontraktor akan biaya operasi dimaksud, mengingat dalam Kontrak Kerja Sama gross split berlaku ketentuan perpajakan umum dan dan komponen biaya adalah fungsi pengurang pajak.
  1. Pasal 23, Permen 08/2017 menunjukkan adanya proses birokrasi oleh SKK Migas sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Hal ini dikhawatirkan tidak konsisten dengan tujuan debirokrasi skema gross split.
  1. Pemerintah perlu mewaspadai kecenderungan Kontraktor melakukan vertical integration dengan perusahaan afiliasinya. Hal ini tentu akan mempengaruhi industri dan bisnis lokal.

Pemerintah perlu membuat ketentuan turunan dari Permen 08/2007 agar tidak menimbulkan ketidakpastian, menjaga tumbuhnya kandungan lokal dan dilaksanakannya good engineering practice. Waktu jualah yang akan menguji apakah Kontrak Kerja Sama Gross Split yang diusulkan pemerintah akan memenuhi harapan sebagaimana tujuan skema bisnis ini dibuat.

 

 

 

 

 

SHARE : LINE

comments
no comment

LAINNYA