Negara yang Dikuasai Rokok: Indonesia Akhirnya Perketat Aturan Rokok Vape
Reuters-Beawiharta

Retno Wulandari

28 November 2017


NEGARA YANG DIKUASAI ROKOK: INDONESIA AKHIRNYA PERKETAT ATURAN ROKOK VAPE


Indonesia telah memberlakukan pembatasan larangan penjualan bahan e-cigarette alias vape, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pekan lalu menawarkan solusi mudah untuk meningkatnya jumlah warga yang menggunakan produk tersebut.

Mereka tinggal “menjadi perokok biasa saja (yang merokok dengan rokok sungguhan),” katanya kepada koran setempat Kompas, sebuah pernyataan yang sangat membingungkan dari seorang pejabat pemerintah di sebuah negara di mana lebih dari 200.000 orang telah meninggal akibat menghisap rokok setiap tahunnya.

Namun pengamat politik di negara berpenduduk keempat terbesar di dunia mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baru, dan bahwa karena kekuatan industri tembakau di sini, Indonesia tertinggal jauh dari negara lain dalam mengendalikan konsumsi rokok, dan menderita masalah kesehatan yang parah sebagai hasilnya.

Menurut laporan The Washington Post, Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang diinisiasi WHO, dan ada lebih dari lima juta anak-anak mengisap rokok di Indonesia, kata Dr. Widyastuti Soerojo, kepala Unit Pengendalian Tembakau di Kesehatan Masyarakat Indonesia Asosiasi.

“Industri tembakau disini sangat kuat. Tidak seperti di kebanyakan negara lain, mereka (industri rokok) masih dianggap hanya sebagai bisnis biasa dan diperlakukan seperti itu,” katanya. “Kami butuh banyak tindakan pengendalian, dan peraturan yang kami miliki, seperti iklan untuk anak-anak, sering kali tidak berjalan.”

Bila menyangkut substansi lain, Indonesia jauh dari toleran. Pemerintah secara berkala mengeksekusi orang dengan regu tembak—biasanya orang asing—untuk pelanggaran berupa pengedaran narkoba walaupun pelaku tak melakukan kekerasan. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyiratkan bahwa negaranya dapat mengambil beberapa contoh dari negara tetangga Filipina, di mana perang Rodrigo Duterte terhadap narkotika telah menyebabkan ribuan orang meninggal. Dan di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, penjualan alkohol dilarang di toko serba ada dan dikenai pajak dengan ketat.

Meskipun data yang sebanding secara langsung tidak tersedia, kemungkinan penggunaan tembakau di Indonesia menyebabkan lebih banyak kematian dan penyakit daripada penggunaan obat-obatan terlarang. Tapi anak-anak di sini masih disuguhi iklan tembakau yang panjang sebelum menonton film superhero Hollywood. Sementara itu, merokok di dalam rumah umum terjadi, harga rokok juga murah, dikenai pajak pada tingkat yang nilainya jauh di bawah rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para analis percaya hal tersebut trjadi karena perusahaan tembakau seperti Djarum, HM Sampoerna (sekarang dimiliki oleh Philip Morris), dan Gudang Garam adalah beberapa perusahaan yang paling kaya di Indonesia, dan terhubung secara politis, dan rokok ‘kretek’ populer kadang-kadang dipandang sebagai bagian dari budaya lokal Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan rokok besar telah meyakinkan pemerintah bahwa mereka penting bagi petani tembakau dan pendapatan dari pajak,” kata Mark Hurley, direktur komunikasi dan mantan direktur negara di Campaign for Tobacco-Free Kids di Washington. “Tapi kenyataannya, biaya untuk mengobati penyakit akibat tembakau jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan pabrik rokok.”

Hurley menambahkan bahwa sekitar 60 persen pria Indonesia merokok, tingkat konsumsi tembakau pria di negara ini merupakan yang tertinggi di dunia.

Ada perdebatan tentang efek kesehatan e-cigarette, namun banyak ahli percaya bahwa, paling tidak, bahayanya tidak seperti kecanduan rokok tradisional.

Juru bicara Kementerian Perdagangan, ketika membenarkan pernyataan Lukita, mengatakan bahwa departemen tersebut akan menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai pengaruh lobi perusahaan rokok dan tembakau terhadap kebijakan Indonesia.

Perundang-undangan baru mengenai produk rokok uap, yang akan mulai berlaku dalam beberapa bulan ke depan, akan meminta vendor untuk memiliki kombinasi lisensi pemerintah khusus, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk memperolehnya.

“Ini adalah standar yang tidak akan pernah bisa kami penuhi,” kata Rhomedal, juru bicara Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, “Ini benar-benar akan merugikan bisnis kecil dan konsumen di sektor kita.”

Versi Bahasa Inggris ditulid oleh jurnalis The Washington Post Vincent Bevins, dengan laporan tambahan diberikan oleh Stanley Widianto.


Sumber : Washigton Post


comments
no comment

LAINNYA